BPHN - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Tujuannya adalah tersusunnya Naskah Akademik Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan persiapan pembentukan RUU ITE yang akan segera dibentuk dan agar lebih menjamin efektifitas pelaksanaannya. Penyusunan NA RUU tentang Informasi dan … Revisi UU Terorisme Disahkan DPR, Berikut Poin-Poin ... JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah merampungkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme. DPR juga telah menyetujui dan mengesahkan hasil revisi menjadi UU dalam Rapat Paripurna, Jumat (25/5/2018). Ketua Pansus Revisi UU Terorisme, Muhammad Syafii berharap, UU yang baru ini bisa jadi payung hukum dalam melakukan … Profile RUU/UU - RUU Perubahan atas UU No 15 Tahun 2003 ... Pengantar RUU / UU. RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Revisi UU No 15 Tahun 2003). Pada Paripurna ke-96 18 Mei 2017, RUU ini termasuk salah satu RUU yang sangat diharapkan dapat diselesaikan pada masa sidang ke-5 2016/2017 tersebut []. Pada Paripurna 15 Desember 2016 bersamaan dengan penutupan masa sidang, RUU ini disepakati untuk diperpanjang waktu … I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI Apr 26, 2019 · Konflik komunal, terorisme, radikalisme dan menguatnya gerakan separatisme di beberapa daerah merupakan ancaman serius bagi keutuhan negara. Pembentukan Komcad yag didasarkan pada amanat UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 6 s.d 9 sampai saat ini yang sudah hampir 17 tahun belum terealisasi. R KUHP | Aliansi Nasional Reformasi KUHP Situs Untuk Informasi Reformasi Hukum Pidana Indonesia. Rancangan KUHP versi 21 Januari 2015. Buku I ()Buku II ()Rancangan KUHP versi DJPP Kemenkumham, 25 Februari 2015 IZIN PENYADAPAN DALAM RUU KUHAP - DPR secara tegas tersurat dalam Naskah Akademik RUU KUHAP sebagai berikut: “Penyadapan pun dilakukan dengan perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat izin hakim komisaris. Dengan demikian tidak ada kecuali, KPK pun melakukan penyadapan harus dengan izin hakim komisaris. Pengecualian izin
Harapan akan adanya penegakan hukum yang mulus di Indonesia seperti halnya antara tahun 1950 sampai 1959 & IZIN PENYADAPAN DALAM RUU KUHAP - DPR secara tegas tersurat dalam Naskah Akademik RUU KUHAP sebagai berikut: “Penyadapan pun dilakukan dengan perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat izin hakim komisaris. Dengan demikian tidak ada kecuali, KPK pun melakukan penyadapan harus dengan izin hakim komisaris. Pengecualian izin PROSEDUR REVISI UNDANG-UNDANG yang-perlu-diperhatikan-dalam-revisi-uu-terorisme Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Dalam ayat (4) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP … propaganda dan dukungan terhadap terorisme tercakup dalam kebijakan kriminalisasi menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dalam Pasal 28 Ayat (2 ) j.o Pasal 45 Ayat (2 ) UU ITE. 8 Romli Atmasasmita (et.al.), Laporan Akhir Naskah Akademik Perubahan UUNaskah Akademik RUU Penyadapan - id.scribd.com
- UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme - UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah - UU No. 34/2004 tentang TNI - UU No. 24/2007 tentang Bencana Alam - UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 35/2009 tentang Narkotika - UU No. 36/2009 tentang Kesehatan - UU No. 17/2011 tentang Intelijen.
